soalmtsku

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA


RANCANGAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ….. TAHUN …..

TENTANG

PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan
Agama dan Pendidikan Keagamaan

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIKAN
AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

  1. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan membentuk sikap peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
  2. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
  3. Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
  4. Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
  5. Pasraman adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
  6. Pesantian adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan nonformal yang mengacu pada sastra agama dan/atau Kitab suci Weda.
  7. Pabbajja samanera adalah satuan pendidikan keagamaan Buddha pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
  8. Tempat pendidikan agama adalah ruangan yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan agama.
  9. Rumah ibadah adalah bangunan yang secara khusus dibangun untuk keperluan tempat beribadah warga satuan pendidikan yang bersangkutan dan/atau masyarakat umum.
  10. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II

PENDIDIKAN AGAMA

Pasal 2

(1) Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kerukunan hubungan antar umat beragama.

(2) Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang mengimbangi penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Pasal 3

(1) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama.

(2) Pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama.

Pasal 4

(1) Pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah agama.

(2) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama.

(3) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama.

(4) Satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan yang setingkat atau penyelenggara pendidikan agama di masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan agama bagi peserta didik.

(5) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat dan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan ibadah berdasarkan ketentuan persyaratan agama yang dianut oleh peserta didik.

(6) Tempat melaksanakan ibadah agama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa ruangan di dalam atau di sekitar lingkungan satuan pendidikan yang dapat digunakan peserta didik menjalankan ibadahnya.

(7) Satuan pendidikan yang berciri khas agama tertentu tidak berkewajiban membangun rumah ibadah agama lain selain yang sesuai dengan ciri khas agama satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 5

(1) Kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

(2) Pendidikan agama diajarkan sesuai dengan tahap perkembangan kejiwaan peserta didik.

(3) Pendidikan agama mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(4) Pendidikan agama mewujudkan keharmonisan, kerukunan, dan rasa hormat di antara sesama pemeluk agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain.

(5) Pendidikan agama membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggung jawab.

(6) Pendidikan agama menumbuhkan sikap kritis, inovatif, dan dinamis sehingga menjadi pendorong peserta didik untuk memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

(7) Pendidikan agama diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, mendorong kreativitas dan kemandirian, serta menumbuhkan gairah untuk hidup sukses .

(8) Satuan pendidikan dapat menambah muatan pendidikan agama sesuai kebutuhan.

(9) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa tambahan materi, jam pelajaran, dan kedalaman.

Pasal 6

Pendidik pendidikan agama disediakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan atau disediakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan agama tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (7), dan Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan sampai dengan penutupan setelah diadakan pembinaan/pembimbingan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :

  1. satuan pendidikan tinggi dilakukan oleh Menteri
  2. satuan pendidikan menengah dilakukan oleh Gubernur
  3. satuan pendidikan dasar dilakukan oleh Bupati/Walikota.

 

BAB III

PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 8

(1) Pendidikan keagamaan berfungsi mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

(2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

 

Pasal 9

(1) Pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.

(2) Pendidikan keagamaan selain yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Agama.

(3) Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

(4) Pengelolaan pendidikan keagamaan dilakukan oleh Menteri Agama.

 

Pasal 10

(1) Pendidikan keagamaan menyelenggarakan pendidikan ilmu agama atau pendidikan terpadu ilmu agama dan ilmu umum/kejuruan.

(2) Penyelenggaraan pendidikan ilmu umum/kejuruan pada pendidikan keagamaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik yang ingin pindah atau melanjutkan ke pendidikan umum/kejuruan atau yang lainnya pada jenjang berikutnya.

Pasal 11

(1) Peserta didik pendidikan keagamaan formal, nonformal, dan informal yang memperoleh ijazah sederajat pendidikan formal umum/kejuruan dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada pendidikan keagamaan atau jenis pendidikan yang lainnya.

(2) Peserta didik pada pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terakreditasi berhak pindah ke tingkat yang setara di SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan.

(3) Hasil pendidikan keagamaan nonformal dan/atau informal dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan formal keagamaan/umum/kejuruan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

 

Pasal 12

Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan keagamaan sesuai Standar Nasional Pendidikan, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM) atau lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah, melakukan akreditasi atas pendidikan keagamaan jenjang dasar dan menengah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) atau lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah atas pendidikan tinggi keagamaan.

 

Pasal 13

(1) Satuan pendidikan keagamaan dapat didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat.

(2) Pendirian satuan pendidikan keagamaan wajib memperoleh izin dari Menteri Agama.

(3) Syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

  1. isi pendidikan/kurikulum;
  2. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
  3. sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran;
  4. sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) tahun pendidikan/akademik berikutnya;
  5. sistem evaluasi; dan
  6. manajemen dan proses pendidikan.

(4) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b, c, d, dan e diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama dengan berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.

 

Bagian Kesatu

Pendidikan Keagamaan Islam

 

Pasal 14

(1) Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren.

(2) Pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

(3) Pesantren dapat menyelenggarakan satu atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Paragraf 1

Pendidikan Diniyah Formal

 

Pasal 15

Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

 

Pasal 16

(1) Pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sekolah Dasar (SD) yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan diniyah menengah pertama sederajat Madrasah Tsanawiyah(MTs)/Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

(2) Pendidikan diniyah menengah menyelenggarakan pendidikan diniyah menengah atas sederajat Madrasah Aliyah(MA)/Sekolah Menengah Atas (SMA) yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

(3) Penamaan satuan pendidikan diniyah dasar dan menengah sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama dengan memperhatikan nama-nama satuan pendidikan keagamaan Islam yang sudah berkembang di masyarakat.

 

Pasal 17

(1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar, seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.

(2) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah pertama, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah dasar atau yang sederajat.

(3) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah atas, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah menengah pertama atau yang sederajat.

 

Pasal 18

(1) Kurikulum pendidikan diniyah dasar formal wajib memasukkan muatan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar.

(2) Kurikulum pendidikan diniyah menengah formal wajib memasukkan muatan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan seni serta budaya.

 

Pasal 19

(1) Ujian Nasional pendidikan diniyah dasar dan menengah diselenggarakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pencapaian kompetensi peserta didik sesuai Standar Nasional Pendidikan.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang ujian nasional pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Menteri Agama.

 

Pasal 20

(1) Pendidikan diniyah pada jenjang pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, vokasi, dan profesi berbentuk universitas, institut, atau sekolah tinggi.

(2) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan untuk setiap program studi pada perguruan tinggi keagamaan Islam selain menekankan pembelajaran ilmu agama, wajib memasukkan pendidikan kewarganegaraan dan bahasa.

(3) Mata kuliah dalam kurikulum program studi memiliki beban belajar yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).

(4) Pendidikan diniyah jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

 

Paragraf 2

Pendidikan Diniyah Nonformal

 

Pasal 21

(1) Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al Qur’an, Diniyah Takmiliyah, atau bentuk lain yang sejenis.

(2) Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk satuan pendidikan.

(3) Pendidikan diniyah nonformal yang tidak berbentuk satuan pendidikan merupakan program yang wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

(4) Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan.

 

Pasal 22

(1) Pengajian kitab diselenggarakan dalam rangka mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam.

(2) Penyelenggaraan pengajian kitab dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.

(3) Pengajian kitab dilaksanakan di pondok pesantren, masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

 

Pasal 23

(1) Majelis Taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlaq mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.

(2) Kurikulum Majelis Taklim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap Al-Qur’an dan Hadits sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta akhlaq mulia.

(3) Majelis Taklim dilaksanakan di masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

 

Pasal 24

(1) Pendidikan Al-Qur’an bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al Qur’an.

(2) Pendidikan Al-Qur’an terdiri dari Taman Kanak-Kanak Al-Qur’an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), Ta’limul Qur’an lil Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis.

(3) Pendidikan Al-Qur’an dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang.

(4) Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur’an dipusatkan di masjid, mushalla, atau ditempat lain yang memenuhi syarat.

(5) Kurikulum pendidikan Al-Qur’an adalah membaca, menulis dan menghafal ayat Al Qur’an, tajwid, ibadah mahdhah, dan menghafal do’a-do’a utama.

(6) Pendidik pada pendidikan Al-Qur’an minimal lulusan pendidikan diniyah menengah atas atau yang sederajat, dapat membaca Al-Qur’an dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran Al-Qur’an.

 

Pasal 25

(1) Diniyah takmiliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di Pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.

(2) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.

(3) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dilaksanakan di masjid, mushalla, atau di tempat lain yang memenuhi syarat.

(4) Penamaan atas diniyah takmiliyah merupakan kewenangan penyelenggara.

(5) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau pendidikan tinggi umum.

 

Paragraf 3

Pesantren

 

Pasal 26

(1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan pada santri keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wata’ala, akhlaq mulia, dan nilai-nilai kepesantrenan, mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan dengan tujuan utama menjadi ahli ilmu agama Islam (tafaqquh fiddin) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat.

(2) Pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan pendidikan umum/kejuruan jenjang pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi.

(3) Penyediaan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia pesantren menjadi tanggung jawab penyelenggara.

(4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberi bantuan sumberdaya pendidikan kepada pesantren.

(5) Pemerintah melindungi kemandirian dan kekhasan pesantren selama tidak berlawanan dengan tujuan pendidikan nasional.

 

 

 

Bagian Kedua

Pendidikan Keagamaan Kristen

 

Pasal 27

(1) Pendidikan keagamaan Kristen diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

(2) Pendidikan keagamaan Kristen jalur pendidikan formal diselenggarakan pada jenjang pendidikan menengah, dan tinggi.

(3) Pendidikan keagamaan Kristen jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibina oleh Menteri Agama.

(4) Kegiatan pendidikan keagamaan Kristen nonformal dan informal diselenggarakan oleh Gereja dan/atau lembaga keagamaan Kristen.

 

Pasal 28

Penamaan satuan pendidikan keagamaan Kristen jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah dan tinggi merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 29

(1) Pendidikan keagamaan Kristen adalah Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) dan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) atau yang sederajat, yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

(2) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pada pendidikan menengah keagamaan Kristen seseorang harus beragama Kristen dan berijazah SMP atau yang sederajat.

(3) Pengelolaan SMAK dan SMTK diselenggarakan oleh Gereja dan/atau lembaga keagamaan Kristen.

(4) Kurikulum SMAK dan SMTK memuat bahan kajian tentang agama/teologi Kristen dan kajian lainnya pada jenjang menengah.

(5) Isi dan materi kurikulum yang menyangkut iman dan moral merupakan kewenangan Gereja dan/atau kelembagaan Kristen.

 

Pasal 30

(1) Pendidikan tinggi keagamaan Kristen diselenggarakan oleh gereja dan atau lembaga keagamaan Kristen.

(2) Pendidikan keagamaan jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan dalam bentuk Sekolah Tinggi Agama Kristen (STAK) dan Sekolah Tinggi Teologi (STT) atau bentuk lain yang sejenis.

(3) STAK, STT atau bentuk lain yang sejenis dapat diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(4) Penamaan satuan jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh gereja dan/atau lembaga keagamaan Kristen merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

(5) Isi/materi kurikulum menyangkut iman dan moral pendidikan keagamaan Kristen/Teologi jenjang pendidikan tinggi dan merupakan kewenangan gereja dan/atau lembaga keagamaan Kristen.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang Standar Nasional Pendidikan.

(7) Untuk dapat diterima sebagai mahasiswa pada pendidikan tinggi keagamaan Kristen seseorang harus beragama Kristen dan berijazah SMA atau yang sederajat.

 

Bagian Ketiga

Pendidikan Keagamaan Katolik

 

Pasal 31

(1) Pendidikan keagamaan Katolik diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

(2) Pendidikan keagamaan Katolik pada jalur pendidikan formal diselenggarakan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi.

(3) Pendidikan keagamaan Katolik pada jalur formal dibina/ditetapkan oleh Departemen Agama.

(4) Kegiatan pendidikan keagamaan Katolik nonformal dan informal diselenggarakan oleh Gereja Katolik.

 

Pasal 32

Penamaan satuan pendidikan keagamaan Katolik jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

 

Pasal 33

(1) Pendidikan keagamaan Katolik tingkat menengah merupakan sekolah menengah agama Katolik (SMAK) dan sederajat yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

(2) Pendidikan keagamaan Katolik tingkat menengah dibina/ditetapkan oleh Menteri Agama.

 

Pasal 34

(1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan menengah keagamaan Katolik seseorang harus berijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat.

(2) Lama pendidikan keagamaan Katolik tingkat menengah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

 

Pasal 35

(1) Kurikulum pendidikan keagamaan memuat bahan kajian tentang agama Katolik dan kajian lainnya pada jenjang menengah.

(2) Isi dan materi kurikulum yang menyangkut iman dan moral merupakan wewenang Gereja Katolik dan/atau Uskup.

 

Pasal 36

Pengelolaan satuan pendidikan keagamaan Katolik tingkat menengah dilakukan oleh gereja Katolik/keuskupan.

 

 

 

 

Pasal 37

Akreditasi satuan pendidikan keagamaan Katolik tingkat menengah dilakukan oleh BAN S/M dan/atau lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan disetujui oleh Gereja Katolik.

 

Pasal 38

(1) Pendidikan keagamaan Katolik jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan oleh gereja Katolik/keuskupan.

(2) Pendidikan keagamaan Katolik jenjang pendidikan tinggi merupakan satuan pendidikan tinggi keagamaan yang mendapat ijin dari departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama.

(3) Pendidikan keagamaan Katolik jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan dalam bentuk Sekolah Tinggi Pastoral/Kateketik/Teologi atau bentuk lain yang sejenis dan sederajat.

(4) Penamaan satuan pendidikan keagamaan Katolik jenjang pendidikan tinggi merupakan hak penyelenggara yang bersangkutan.

(5) Isi dan/atau materi kurikulum yang menyangkut iman dan moral pendidikan keagamaan Katolik jenjang pendidikan tinggi merupakan kewenangan Gereja Katolik.

(6) Pendidikan keagamaan Katolik jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan sesuai ketentuan Hukum Kanonik Gereja Katolik dan mengindahkan peraturan perundangan-undangan tentang pendidikan tinggi.

(7) Akreditasi pendidikan keagamaan Katolik jenjang pendidikan tinggi dilakukan oleh Badan Konsorsium Ilmu Agama/Teologi Katolik.

(8) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pada pendidikan tinggi keagamaan Katolik seseorang harus berijazah SMA atau sederajat.

 

Bagian Keempat

Pendidikan Keagamaan Hindu

 

Pasal 39

(1) Pendidikan keagamaan Hindu merupakan pendidikan berbasis masyarakat yang diselenggarakan dalam bentuk Pasraman, Pesantian, dan bentuk lain yang sejenis.

(2) Pendidikan Pasraman diselenggarakan pada jalur formal, dan nonformal.

(3) Pendidikan Pasraman diselenggarakan pada jalur formal setingkat TK disebut Pratama Widya Pasraman, yaitu tingkat Pratama Widya Pasraman A (TK A) dan tingkat Pratama Widya Pasraman B (TK B).

(4) Pendidikan pasraman pada jalur formal jenjang pendidikan dasar setingkat SD disebut Adi Widya Pasraman terdiri atas enam tingkat.

(5) Pendidikan Pasraman pada jalur formal jenjang pendidikan dasar setingkat SMP disebut Madyama Widya Pasraman, terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

(6) Pendidikan Pasraman pada jalur formal jenjang pendidikan menengah setingkat SMA disebut Utama Widya Pasraman terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

 

 

 

Pasal 40

(1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik (Brahmacari) Adi Widya Pasraman, seseorang harus beragama Hindu dan berijazah Pratama Widya Pasraman atau yang sederajat.

(2) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik (Brahmacari) Madyama Widya Pasraman seseorang yang beragama Hindu dan berijazah Adi Widya Pasraman atau yang sederajat.

(3) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik (Brahmacari) Utama Widya Pasraman seseorang harus beragama Hindu dan berijazah Madyama Widya Pasraman atau yang sederajat.

(4) Peserta didik (Brahmacari) pada pendidikan Adi Widya Pasraman, Madyama Widya Pasraman, dan Utama Widya Pasraman berhak menyelesaikan program pendidikan Adi Widya Pasraman sekurang-kurangnya berusia 6 (enam) tahun, Madyama Widya Pasraman sekurang-kurangnya berusia 3 (tiga) tahun, dan Utama Widya Pasraman sekurang-kurangnya berusia 3 (tiga) tahun.

(5) Peserta didik (Brahmacari) pada pendidikan Pasraman berkewajiban melaksanakan warna asrama dharma.

(6) Acarya atau pendidik membimbing, menuntun, dan membekali peserta didik (Brahmacari) dengan pengetahuan agama lainnya sesuai dengan kurikulum.

 

Pasal 41

(1) Maha Widya Pasraman atau pendidikan keagamaan tinggi Hindu, diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat.

(2) Penamaan satuan jenjang Maha Widya Pasraman yang diselenggarakan oleh masyarakat merupakan hal penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

(3) Maha Widya Pasraman diselenggarakan sesuai dengan ketentuan tentang pendidikan tinggi dalam Standar Nasional Pendidikan.

 

Pasal 42

(1) Pendidikan keagamaan Hindu nonformal dilaksanakan dalam bentuk Pesantian, sad dharma yaitu dharmatulla, dharma sadhana, dharma wacana, dharma yatra, dharma gita, dharma santi atau dalam bentuk lain yang sejenis.

(2) Pendidikan keagamaan Hindu nonformal merupakan kegiatan pendidikan keagamaan Hindu secara berjenjang atau tidak berjenjang bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama di sekolah formal dalam rangka meningkatkan sraddha dan bhakti peserta didik.

(3) Penyelenggaraan pendidikan keagamaan Hindu nonformal sebagai kegiatan pendidikan keagamaan Hindu berbasis masyarakat, diselenggarakan oleh lembaga sosial dan tradisional keagamaan Hindu, dilaksanakan di lingkungan tempat ibadah, balai adat, dan tempat lainnya yang memenuhi syarat.

(4) Pendidikan keagamaan Hindu nonformal didaftarkan keberadaannya kepada Departemen Agama.

 

 

 

 

Bagian Kelima

Pendidikan Keagamaan Buddha

Pasal 43

(1) Pendidikan keagamaan Buddha diselenggarakan oleh masyarakat pada jalur pendidikan nonformal dalam bentuk program: Sekolah Minggu Buddha, Pabbajja Samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

(2) Pengelolaan satuan pendidikan keagamaan Buddha dilakukan dan dapat dibantu oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.

 

Pasal 44

(1) Sekolah Minggu Buddha merupakan kegiatan belajar mengajar nonformal yang dilaksanakan di Vihara atau Cetya setiap hari Minggu secara rutin.

(2) Sekolah Minggu Buddha bertujuan untuk menanamkan saddha /sraddha dan bhakti peserta didik dalam rangka meningkatkan keimanan umat Buddha secara berkesinambungan.

(3) Sekolah Minggu Buddha diselenggarakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.

(4) Sekolah Minggu Buddha merupakan pelengkap atau bagian dari pendidikan agama pada satuan pendidikan formal.

(5) Kurikulum Sekolah Minggu Buddha memuat bahan kajian Paritta /Mantram, Dharmagita, Dhammapada, Meditasi, Jataka, Riwayat Hidup Buddha Gotama, dan Pokok-pokok Dasar Agama Buddha.

(6) Tenaga Pendidik pada Sekolah Minggu Buddhis mencakup Bhikkhu/Bhiksu, Bhikkhuni/Bhiksuni, Samanera/Sramanera, Samaneri/Sramaneri, Pandita, atau yang berkompetensi.

 

Pasal 45

(1) Pabbajja Samanera adalah pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh Sangha atau Majelis Keagamaan Buddha bertempat di Vihara/Cetiya yang diperuntukkan khusus bagi samanera, samaneri, silacarini, buddha peserta didik, dalam rangka peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan.

(2) Pabbajja Samanera bertujuan untuk menanamkan disiplin pertapaan sesuai dengan ajaran Sang Buddha dalam meningkatkan kualitas keimana umat Buddha.

(3) Pabbajja Samanera dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu.

(4) Peserta didik Pabbajja Samanera meliputi anak-anak, remaja, dan dewasa.

(5) Kurikulum Pabbajja Samanera meliputi Riwayat Hidup Buddha Gotama, etika samanera, pokok-pokok dasar agama Buddha, paritta/mantra, meditasi, kedharmadutaan, dan materi penting terkait lainnya.

(6) Pendidik atau pendidik pada Pabbajja Samanera mencakup para Bhikkhu /Bhiksu, Bhikkhuni/Bhiksuni, Pandita, Pendidik Agama, atau yang berkompetensi.

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

KETENTUAN LAIN

 

Pasal 46

Seluruh satuan pendidikan, program, dan kegiatan pendidikan keagamaan diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang ada pada saat diberlakukan Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan pemerintah ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak diberlakukan.

Pasal 49

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal: …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

 

Diundangkan di Jakarta
Pada Tanggal: …

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

ttd

Hamid Awaludin
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN …


TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  NOMOR …TAHUN …..

Catatan: Revisi 07 September 2005

 

 

 

 

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR … TAHUN …

TENTANG

PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

 

I. UMUM

Penyelenggaran pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada dasarnya merupakan upaya umat-umat beragama dalam menjaga, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama melalui pendidikan. Jauh sebelum Indonesia merdeka, agama sudah dikembangkan dalam bentuk perguruan-perguruan keagamaan. Selain menjadi akar budaya bangsa, agama menjadi kebutuhan yang senantiasa menjadi spirit penyelenggaraan pendidikan. Atas dasar ini agama kemudian merupakan salah satu muatan yang dipandang perlu dibelajarkan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Pembelajaran agama pada jenis pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan khusus disebut “Pendidikan Agama”. Penyebutan pendidikan agama ini dimaksudkan agar agama dapat dibelajarkan secara lebih luas dari sekedar mata pelajaran agama. Kendati demikian, pendidikan agama pada pendidikan formal dan kesetaraan sekurang-kurangnya perlu berbentuk mata pelajaran/mata kuliah untuk menghindari kemungkinan peniadaan pendidikan agama di suatu satuan pendidikan dengan alasan telah dibelajarkan secara terintegrasi. Selain kewajiban mengajarkan pendidikan agama, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama. Ketentuan ini mempunyai tiga tujuan khusus yaitu pertama, untuk menjaga penyimpangan atau kesalah tafsiran norma agama yang bisa terjadi jika diajarkan oleh pendidik yang tidak seagama. Tujuan kedua adalah dengan adanya guru agama yang seagama dan memenuhi syarat kelayakan mengajar, hal ini dapat menjaga kerukunan hidup beragama bagi peserta didik yang berbeda agama tapi belajar pada satuan pendidikan yang sama. Tujuan Ketiga, pendidikan agama yang diajarkan oleh pendidik yang seagama menunjukan profesionalitas dalam penyelenggaraan proses pembelajaran pendidikan agama.

Kebutuhan pendidikan agama yang diperoleh melalui mata pelajaran seringkali menghadapi masalah keterbatasan waktu pembelajaran. Masyarakat kemudian menambahnya dengan pembelajaran agama di rumah, di rumah ibadah, atau di perkumpulan-perkumpulan yang mengajarkan agama. Jadilah pembelajaran agama di negeri ini marak setelah masyarakat juga mengembangkannya dalam berbagai bentuk pendidikan keagamaan, baik pada jalur formal, nonformal atau informal. Pendidikan keagamaan sebagaimana disebut terakhir ini bahkan menjadi alternatif penyelenggaraan pendidikan tersendiri yang diperlukan oleh masyarakat dan memiliki tujuan berbeda dari sekolah/madrasah pada umumnya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional akhinya menempatkan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan sebagai salah satu pilar utama untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ini disebutkan di Pasal 3 “…bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahan Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut merupakan turunan dari amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) yang berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keiman dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya dalam Penjelasan Umum UU Sisdiknas ditegaskan bahwa strategi pertama dalam melaksanakan pembaruan sistem pendidikan nasional adalah “pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia”. Atas dasar amanat UUD 1945, pendidikan agama wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Sedangkan pengaturan penyelenggaraan pendidikan agama diatur dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1)a UU Sisdiknas.

Secara historis, satuan pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren dan madrasah diniyah telah menyumbang banyak dalam proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan bangsa. Hal yang sama juga terjadi di masyarakat agama yang lain dan terus berkembang hingga saat ini. Pendidikan berbasis keagamaan ini pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan oleh, dari, dan untuk masyarakat. Keberadaan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat belajar, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan. Dalam kenyataan terdapat kesenjangan yang besar antar satuan pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pada satu pihak ada sekelompok satuan pendidikan keagamaan yang berkembang dengan pesat karena mempunyai sumberdaya dan dana yang cukup. Di pihak lain ada satuan pendidikan keagamaan yang sulit berkembang karena keterbatasan sumber dana dan tenaga. Hal ini perlu mendapat dukungan dari semua komponen bangsa termasuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sebagai komponen sistem pendidikan nasional, pendidikan keagamaan perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya. Hal ini dinyatakan dengan dicantumkannya pendidikan keagamaan dalam Pasal 30 UU Sisdiknas.

Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan ini disusun sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketentuan di dalamnya merupakan kesepakatan bersama umat beragama Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Buddha. Masing-masing telah merumuskan norma hukum secara optimal dengan kekhasan nama, aturan, serta lingkup muatan yang tentu membawa perbedaan penyajian antara satu dengan lainnya karena disesuaikan dengan karakteristik masing-masing agama. Agama lain dapat menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini, baik yang tertuang dan berlaku umum maupun ketentuan yang menjadi ciri khas agama yang bersangkutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :  Cukup jelas.

Pasal 2 :  Cukup jelas.

Pasal 3  :  Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Kurikulum pendidikan agama bagi peserta didik yang beragama berbeda dengan kekhasan agama satuan pendidikan menggunakan kurikulum pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik.

Ayat (2)  :   Cukup jelas

Ayat (3)   :  Cukup jelas.

Ayat (4)  :   Cukup jelas.

Ayat (5)  :   Cukup jelas.

Ayat (6)  :   Cukup jelas.

Ayat (7)  :    Cukup jelas.

Pasal 5   : Cukup jelas.

Pasal 6  :  Cukup jelas.

Pasal 7 :

Ayat (1)

Pemerintah/pemerintah daerah wajib menyalurkan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang ditutup ke satuan pendidikan lain yang sejenis.

Ayat (2)  :  Cukup jelas.

Pasal 8  :   Cukup jelas.

Pasal 9 :  Cukup jelas.

Pasal 10  :  Cukup jelas.

Pasal 11  :  Cukup jelas.

Pasal 12  :  Cukup jelas.

Pasal 13   :

Ayat (1)  : Cukup jelas.

Ayat (2)   ;

Pemberian izin pendirian pendidikan keagamaan dasar dilakukan oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Pemberian izin pendirian pendidikan keagamaan menengah dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.

Pemberian izin pendirian pendidikan tinggi keagamaan dilakukan oleh Menteri Agama.

Ayat (3)  :  Cukup jelas.

Ayat (4)  :  Cukup jelas.

Pasal 14  :  Cukup jelas.

Pasal 15

Ilmu-ilmu agama Islam (dirasah Islamiyah) dapat menggunakan klasifikasi tema: aqidah, tafsir dan hadis, usul fikih, fikih, akhlak dan tasawuf, dan tarikh Islam.

Pasal 16  :

ayat (1)  :  Cukup jelas.

Ayat (2)  :  Cukup jelas

Ayat (3)  :

Nama-nama satuan pendidikan diniyah yang berkembang di masyarakat antara lain Diniyah Salafiyah tingkat (marhalah) ula, wustha, dan ulya; Diniyah Salafiyah tingkat Ibtidai, i’dadi, dan tsanawi; Kulliyatul Muallimin Al Islamiyah (KMI) tingkat ibtida’i, tsanawii, dan taujihi.

Pasal 17 :  Cukup jelas.

Pasal 18

Pendidik/satuan pendidikan dapat menggabungkan berbagai muatan pendidikan menjadi satu mata pelajaran atau lebih.

Pasal 19  : Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)  :  Pendidikan diniyah jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan di dalam pesantren antara lain Ma’had ‘Aly.

Ayat (2)  : Cukup jelas.

Ayat (3)  : Cukup jelas.

Ayat (4)  : Cukup jelas.

Pasal 21  :  Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Pengajian kitab di dalam pesantren diselenggarakan untuk mengkaji kandungan Al Quran dan As sunnah dan pemahaman transformatif atas kitab-kitab salaf (kitab kuning) dan kholaf (modern).

Ayat (2)  :  Cukup jelas.

Ayat (3) :  Cukup jelas.

Pasal 23  :  Cukup jelas.

Pasal 24  :  Cukup jelas.

Pasal 25 :

Ayat (1) :   Cukup jelas.

Ayat (2) :   Cukup jelas.

Ayat (3) :   Cukup jelas.

Ayat (4)

Penamaan diniyah takmiliyah yang umum dipakai masyarakat adalah madrasah diniyah.

Ayat (5)  :  Cukup jelas.

Pasal 26 :  Cukup jelas.

Pasal 27 :  Cukup jelas.

Pasal 28 :  Cukup jelas.

Pasal 29  : Cukup jelas.

Pasal 30  :  Cukup jelas.

Pasal 31  :  Cukup jelas.

Pasal 32  :  Cukup jelas.

Pasal 33  : Cukup jelas.

Pasal 34  : Cukup jelas.

Pasal 35 :  Cukup jelas.

Pasal 36 : Cukup jelas.

Pasal 37 : Cukup jelas.

Pasal 38  : Cukup jelas.

Pasal 39  : Cukup jelas.

Pasal 40   : Cukup jelas.

Pasal 41 : Cukup jelas.

Pasal 42  : Cukup jelas.

Pasal 43 : Cukup jelas.

Pasal 44 : Cukup jelas.

Pasal 45 : Cukup jelas.

Pasal 46  : Cukup jelas.

Pasal 47  : Cukup jelas.

Pasal 48  : Cukup jelas.

Pasal 49  : Cukup jelas.

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: